Kaum Patricia dan Plebeian dalam Sejarah Romawi Kuno

Di masa-masa awal sejarah Romawi, keluarga terkaya memiliki banyak kekuasaan dan pengaruh. Orang-orang dari keluarga ini disebut patricia (bangsawan), sedangkan orang-orang umum dikenal sebagai plebeian (pleb). Pada awal berdirinya Republik Romawi, ada kesenjangan yang nyata antara dua kelas tersebut. Pada masa itu, hanya kaum patricia yang bisa menjadi pejabat pemerintah atau pendeta. Dan, sampai hukum disahkan pada tahun 445 SM, pernikahan antara kaum patricia dan kaum plebeian dilarang.

Perjuangan antara kaum patricia, yang ingin melindungi kekuasaan mereka, dan kaum plebeian, yang menginginkan kesetaraan hak dengan kaum patricia, berujung pada konflik ketertiban. Kaum plebeian mendirikan mejelis mereka sendiri dan memilih para pejabat yang disebut tribun untuk mewakili mereka. Mereka memaksa konsesi dari bangsawan dengan cara menarik diri dari kota dan melakukan mogok masal beberapa kali selama periode dua abad.

Konflik ketertiban berakhir pada tahun 287 SM, ketika kaum plebeian memperoleh hak untuk memegang jabatan publik dan agama. Kaum patricia terus memiliki kekuatan yang signifikan, tapi kaum plebeian yang telah menjadi kaya mulai bergabung dengan kaum patricia untuk menciptakan kelas atas baru dalam masyarakat Romawi.

Dalam sebagian besar sejarah Romawi, Romawi membuat perbedaan antara orang-orang yang menjadi warga kota Roma, yang dikenal sebagai warga negara, dan orang-orang dari wilayah-wilayah yang bersekutu dengan Roma atau yang ditaklukkan oleh Roma, yang dikenal sebagai non-warganegara. Baik warganegara dan non-warganegara berstatus bebas, tidak seperti budak yang diperlakukan sebagai harta benda.

Namun bagaimanapun juga, warganegara memiliki hak dan privilese tertentu di bawah hukum Romawi yang tidak berlaku untuk non-warganegara. Hanya warga negara yang bisa menjadi pejabat pemerintah. Warga negara meliputi orang-orang dari semua kelas sosial: patricia; equites, orang kaya yang awalnya bertugas di ketentaraan sebagai pasukan kavaleri, tapi kemudian memiliki kedudukan mendekati senator dalam status sosial mereka; dan plebeian.

Saat wilayah Romawi semakin meluas, status kewarganegaraan diberikan kepada orang-orang di wilayah lain. Suku Sabine, misalnya, menjadi warga negara Romawi penuh pada tahun 268 SM. Dan pada tahun 212 M, di bawah Kaisar Caracalla, status kewarganegaraan diperluas ke semua penduduk bebas di Kekaisaran Romawi, yaitu, semua orang kecuali budak. Kewarganegaraan diterapkan untuk pria, wanita, maupun anak-anak, meskipun perempuan dan anak-anak tidak diizinkan untuk memilih. Hak-hak istimewa kewarganegaraan membantu meningkatkan loyalitas di seluruh wilayah Romawi.